Serang (3/6). Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten yang diwakili Asisten Kejati Bidang Intelijen (Asintel) Muttaqin Harahap beserta jajaran menerima kunjungan pengurus DPW LDII Banten pada Jumat (30/5). Pertemuan itu menjadi silaturrahim sekaligus audiensi untuk melaksanakan program penyuluhan hukum di sekolah dan pondok pesantren.

Pada kesempatan itu, Muttaqin Harahap mengapresiasi program pengabdian LDII, “Saya kira LDII ini programnya hanya dakwah saja sesuai namanya, ternyata banyak sekali program yang tentunya ini program dunia akhirat,” ujarnya.

Ketua DPW LDII Banten Dimo Tono Sumito memaparkan beberapa program kerja LDII yang terbagi dalam “8 Bidang Pengabdian LDII untuk Bangsa”, tentunya bertujuan untuk membentuk generasi penerus yang alim-fakih, berakhlakul karimah, dan mandiri.

“Program ini dilaksanakan dari mulai tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC), Pimpinan Cabang (PC), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sampai dengan di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Secara keseluruhan kegiatan banyak dilaksanakan di tingkat Pimpinan Anak Cabang,” ujar Dimo.

Dimo juga menyampaikan tindak lanjut program dari DPP LDII agar melakukan kegiatan penyuluhan tentang hukum dan jaksa masuk pesantren, “Kami mengharapkan bekerjasama Kejati Banten dengan LDII Banten untuk melaksanakan program tersebut,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Muttaqin menjelaskan bahwa, tugas Kejati sebagai penindak pidana hukum, penyidik pidana korupsi maupun pelanggaran hak asasi manusia (HAM) kemudian bidang intelijen. “Masing-masing mempunyai kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat,” tambahnya.

Muttaqin menyatakan kesiapannya dalam pelaksanaan program. “Bila disinkronkan sejak awal, kami dengan tulus siap untuk bekerja sama secara kolaboratif. Meski sering menghadapi kendala dalam menjangkau pemohon penyuluhan hukum, terutama dalam menentukan pihak yang menjadi target penerima materi,” katanya.

Ia meminta LDII untuk menjadwalkan kegiatan tersebut. Menurutnya program penyuluhan hukum seperti Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Masuk Pesantren, Jaksa Masuk Desa tentunya untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum, prosedur hukum, perlindungan hukum, dan hal-hal terkait lainnya.