Jakarta (23/3).Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, mengajak semua elemen bangsa untuk menjadikan bulan Ramadan sebagai waktu yang menenangkan di tengah panasnya tahun politik. Ia mengingatkan bahwa saat ini adalah momen yang tepat untuk mengubah persaingan politik menjadi kolaborasi yang dapat memajukan bangsa.
Pada saat berbuka puasa bersama wartawan di Kantor DPP LDII Jakarta, KH Chriswanto menyatakan bahwa hasil Pemilu 2024, meskipun memuaskan pemenangnya, juga dapat menimbulkan ketidakpuasan di pihak yang kalah. Oleh karena itu, Ramadan dianggap sebagai momentum penting untuk melakukan introspeksi terhadap demokrasi kita dengan hati yang tenang.
KH Chriswanto juga mencatat bahwa Pemilu 2024 menjadi salah satu yang paling mahal dalam sejarah, terutama karena akumulasi politik uang sejak awal Reformasi. Hal ini telah menjadikan suara sebagai komoditas yang diperdagangkan, meningkatkan harga suara secara signifikan.
Referensi dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa peredaran uang terkait aktivitas politik menjelang Pemilu 2024 mencapai angka yang tinggi. KH Chriswanto mengajak semua pihak untuk merenungkan dampak negatif politik uang, yang dapat merusak demokrasi dan memengaruhi tingginya tingkat korupsi di kalangan elit politik.
Setelah Pemilu, KH Chriswanto menekankan pentingnya konsolidasi dan rekonsiliasi di antara berbagai pihak yang bertarung dalam Pilpres dan Pileg. Ia mengingatkan bahwa setelah kompetisi selesai dan pemenang ditentukan, langkah selanjutnya adalah bersama-sama membangun bangsa. Perbedaan pendapat dalam demokrasi, menurutnya, dapat menjadi energi positif jika diarahkan untuk kepentingan bersama.
KH Chriswanto juga menegaskan pentingnya peran oposisi dalam demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Oposisi diharapkan memberikan masukan yang membangun dan kritis, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Tanpa oposisi yang kuat, demokrasi dapat terjebak dalam otoritarianisme yang tidak sehat.
Dalam konteks tantangan ekonomi global dan masalah lingkungan, kolaborasi, rekonsiliasi, dan check and balance antara pemerintah dan oposisi dianggap sangat penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.