Surabaya (20/9). DPP LDII menyampaikan apresiasi atas penunjukan Jenderal (Purn) Polisi Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), dan Reformasi Kepolisian. Kedekatannya dengan berbagai elemen masyarakat diyakini mampu memperkokoh Kamtibmas sekaligus mempercepat reformasi Polri.
“Sejak awal kariernya, Jenderal Ahmad Dofiri dikenal dekat dengan semua lapisan masyarakat. Mantan Wakapolri ini juga memiliki hubungan baik dengan para ulama dan kalangan pesantren,” ujar Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso.
Chriswanto mengingatkan, saat hadir dalam Rakernas LDII 2023 sebagai Irwasum Polri, Ahmad Dofiri menegaskan bahwa Kamtibmas merupakan prasyarat pembangunan nasional. Karena itu, Polri harus mengamankan proyek-proyek strategis pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak.
“Tugas polisi pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Itu sebabnya, Polri harus bersinergi dengan semua unsur karena menjaga Kamtibmas adalah tanggung jawab bersama,” jelasnya.
Menurut Chriswanto, penunjukan Ahmad Dofiri merupakan langkah tepat Presiden Prabowo untuk memperkuat agenda reformasi sektor keamanan. “Kami memandang beliau sebagai sosok berpengalaman dan berintegritas. Sebagai peraih Adhi Makayasa Akpol 1989, kami yakin beliau dapat memberi masukan strategis kepada Presiden, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mempercepat reformasi kepolisian,” tambahnya.
LDII menilai masyarakat kini menaruh harapan besar pada peningkatan profesionalisme Polri, terutama dalam penegakan hukum yang adil, transparan, dan humanis. Dengan pengalaman panjang Ahmad Dofiri, LDII optimistis harapan tersebut bisa diwujudkan.
“Dengan kehadiran beliau, kami berharap sinergi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat semakin kuat, sehingga Indonesia semakin aman, tenteram, demokratis, dan Kamtibmas tetap terjaga,” tutup Chriswanto.
DPP LDII memandang pengangkatan Ahmad Dofiri sebagai momentum penting untuk mendekatkan Polri dengan rakyat, memperkuat tupoksi, sekaligus mempercepat agenda reformasi kepolisian.