Jakarta (16/2) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LDII menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2026 dengan tema “Konsolidasi Nasional Penguatan Kontribusi LDII untuk Bangsa” di Gedung Serbaguna DPP LDII, Senayan, Jakarta, Senin (16/2/2026). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso.
Dalam sambutannya, KH Chriswanto menjelaskan bahwa Rapimnas merupakan forum strategis organisasi yang memiliki kedudukan penting setelah Musyawarah Nasional (Munas). Forum ini bertujuan mengonsolidasikan berbagai keputusan penting, khususnya terkait persiapan penyelenggaraan Munas X LDII tahun 2026.
Menurutnya, Rapimnas tidak sekadar agenda rutin organisasi, tetapi menjadi forum untuk memastikan setiap keputusan yang diambil tetap memiliki landasan yang sah serta sesuai dengan tata aturan organisasi.
Ia juga menegaskan bahwa salah satu tujuan utama Rapimnas adalah menyiapkan transisi kepengurusan yang baik menjelang berakhirnya masa bakti DPP LDII periode 2021–2026. DPP LDII berharap proses pergantian kepemimpinan dapat berjalan mulus sehingga kepengurusan berikutnya dapat langsung melanjutkan program organisasi tanpa kendala.
Munas X LDII direncanakan berlangsung pada pertengahan 2026. Forum tersebut akan menampung berbagai aspirasi dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) serta Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang nantinya dirumuskan menjadi keputusan strategis organisasi.
Namun demikian, DPP LDII juga mengusulkan adanya mandat organisasi yang memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan Munas, termasuk kemungkinan penyesuaian waktu apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan penyelenggaraan tepat sesuai jadwal.
KH Chriswanto mengungkapkan bahwa persiapan Munas X LDII saat ini telah mencapai sekitar 75 persen. Dalam rangkaian Rapimnas tersebut juga direncanakan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU) antara DPP LDII dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai bentuk dukungan terhadap program pembangunan nasional.
Sejumlah kerja sama telah terjalin dengan berbagai lembaga negara, di antaranya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Lemhannas, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta beberapa kementerian lainnya. Ke depan, komunikasi yang telah terbangun tersebut diharapkan dapat ditingkatkan menjadi kerja sama yang lebih konkret dan operasional.
Lebih lanjut, KH Chriswanto menegaskan bahwa program “8 Bidang Pengabdian LDII untuk Bangsa” telah selaras dengan arah pembangunan nasional, termasuk dengan konsep Asta Cita yang menjadi visi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. LDII berkomitmen memperkuat dan menyinergikan delapan bidang pengabdian tersebut agar semakin relevan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPP LDII Sudarsono yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia Pengarah Rapimnas menambahkan bahwa isu lingkungan hidup akan menjadi salah satu perhatian utama dalam Munas mendatang. Program ini telah menjadi komitmen organisasi sejak Rapimnas 2018 dengan tujuan meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung ketahanan pangan.
Sebagai bagian dari kampanye pelestarian lingkungan, Rapimnas 2026 juga mendorong peserta untuk menggunakan tumbler guna mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Langkah ini menjadi implementasi dari gerakan Go Green yang terus dikampanyekan LDII.
Menurut Sudarsono, acara berskala besar kerap menghasilkan sampah plastik dalam jumlah signifikan, terutama dari kemasan minuman sekali pakai. Oleh karena itu, penggunaan tumbler menjadi langkah sederhana namun efektif untuk mengurangi dampak tersebut.
Selain itu, LDII juga telah menerapkan konsep paperless dalam berbagai kegiatan organisasi sebagai bagian dari komitmen terhadap praktik ramah lingkungan. Ke depan, kebijakan penggunaan tumbler serta pengurangan plastik sekali pakai diharapkan dapat diterapkan lebih luas, termasuk dalam penyelenggaraan Munas mendatang.
Rapimnas LDII 2026 diikuti sekitar 150 peserta yang hadir secara langsung di Gedung DPP LDII. Sementara itu, sekitar 1.500 peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring melalui 375 studio yang tersebar di 37 provinsi. Peserta terdiri dari pengurus DPW tingkat provinsi, DPD kabupaten/kota, serta Dewan Penasehat DPW dan DPD.