Jakarta (17/10) — Penguatan masyarakat sipil dapat dimulai melalui kolaborasi antara wakil rakyat dan organisasi kemasyarakatan (ormas). Masyarakat sipil yang kuat mampu mengawal jalannya demokrasi sesuai aturan serta memastikan program kerja pemerintah menjangkau lapisan masyarakat paling bawah.
Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menyampaikan hal itu dalam peringatan Hari Parlemen pada Kamis (16/10/2025). Ia menegaskan pentingnya peran parlemen sebagai representasi rakyat yang bekerja nyata dan berpihak pada kepentingan bangsa.
“Parlemen diharapkan terus memperkuat fungsi representasi dan menjaga kepercayaan publik. LDII siap berkolaborasi untuk memastikan program kerja pemerintah yang dikawal DPR sampai ke masyarakat,” ujarnya.
Menurut KH Chriswanto, parlemen memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional sekaligus menjaga nilai-nilai demokrasi. Kekuatan parlemen, katanya, terletak pada kemampuannya menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah.
“Parlemen bukan sekadar lembaga legislasi, tetapi rumah aspirasi rakyat. Karena itu, setiap anggota parlemen harus mampu menyerap, memahami, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat secara tulus,” tuturnya. “Momentum Hari Parlemen ini menjadi refleksi untuk memperkuat etika politik, transparansi, dan tanggung jawab moral dalam bernegara.”
KH Chriswanto juga mendorong DPR agar semakin berorientasi pada kepentingan rakyat, khususnya dalam pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan moral bangsa di tengah tantangan globalisasi.
“Anggota DPR harus menunjukkan kinerja nyata, bukan hanya aktif di media sosial, tapi juga hadir di tengah masyarakat,” tegas mantan politisi Golkar Jawa Timur itu.
Ia menilai, ormas yang dekat dengan permasalahan akar rumput merupakan mitra strategis bagi wakil rakyat di semua tingkatan. Kolaborasi antara ormas yang memiliki kapasitas dan wakil rakyat yang memiliki otoritas akan memastikan janji kampanye dapat terealisasi.
“Kerja sama ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar lumbung suara saat pemilu,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menegaskan bahwa parlemen adalah pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Ia mengingatkan agar parlemen tetap menjadi rumah aspirasi rakyat, bukan sekadar arena politik kekuasaan.
“Parlemen adalah cerminan kualitas demokrasi kita. Karena itu, setiap anggota dewan harus hadir sebagai pelayan rakyat, bukan sekadar politisi. Mereka memikul tanggung jawab moral untuk menjaga keadaban politik dan menegakkan nilai-nilai luhur bangsa,” ujar Singgih.
Senada dengan KH Chriswanto, Singgih menekankan peran penting ormas keagamaan dalam membangun politik yang bermartabat.
“Ormas keagamaan punya tanggung jawab moral untuk menjaga suasana politik yang sehat, damai, dan beretika. Dengan begitu, demokrasi kita tak hanya maju secara prosedural, tetapi juga bermartabat secara moral,” imbuhnya.
Singgih juga mengapresiasi sinergi antara DPR, pemerintah, dan ormas seperti LDII yang aktif memberi masukan serta edukasi kepada masyarakat agar demokrasi semakin matang.
“Hari Parlemen ini bukan hanya milik anggota dewan, tapi seluruh rakyat Indonesia. Dari sinilah suara rakyat diperjuangkan dan cita-cita kemerdekaan diwujudkan,” tambahnya.
Baik KH Chriswanto maupun Singgih sepakat bahwa tantangan utama parlemen ke depan adalah menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat komunikasi publik agar masyarakat semakin yakin bahwa DPR benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.