Jakarta (9/3). Pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran di berbagai kementerian guna menjaga stabilitas fiskal tanpa mengganggu layanan publik. Namun, dengan kondisi ekonomi global yang tidak menentu, masyarakat diimbau untuk menerapkan gaya hidup hemat dan efisien.
"Salah satu tanda ketidakpastian ekonomi global adalah meningkatnya PHK massal, terutama di industri berorientasi ekspor. Sejak akhir 2024 hingga kuartal pertama 2025, puluhan ribu pekerja di Pulau Jawa telah kehilangan pekerjaan," ujar KH Chriswanto.
Pemerintah telah berupaya membuka lapangan kerja melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang berpotensi menyerap hingga 15 juta tenaga kerja atau sukarelawan. Namun, program ini masih menghadapi kendala anggaran dan operasional.
KH Chriswanto menekankan pentingnya hidup sederhana dan bekerja keras sesuai konsep muzhid-mujhid dalam Islam. "Kita harus tetap produktif tanpa berlebihan atau merasa terpuruk. Dalam menghadapi PHK menjelang Ramadan dan Idul Fitri, masyarakat harus bertawakal dan mencari alternatif pekerjaan tanpa terpancing emosi. Krisis yang disikapi emosional justru dapat memperburuk kondisi sosial," jelasnya.
Selain itu, KH Chriswanto mengajak umat Islam meningkatkan kepedulian sosial. Keluarga yang mampu diharapkan membantu mereka yang terkena dampak ekonomi, seperti PHK atau kebangkrutan usaha, guna meringankan beban jangka pendek.
Terkait dengan pemerintahan daerah, KH Chriswanto mengingatkan para kepala daerah yang baru terpilih untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengatasi dampak efisiensi anggaran pusat. "Potensi pajak dan retribusi harus dimanfaatkan secara optimal tanpa membebani masyarakat kelas bawah yang bekerja di sektor informal," ungkapnya.
Pengeluaran daerah pun harus difokuskan pada program prioritas yang berdampak luas bagi masyarakat. Sementara itu, proyek pembangunan dapat dijajaki melalui skema investasi atau kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership).
KH Chriswanto menegaskan bahwa komunikasi yang baik menjadi kunci dalam menghadapi kondisi krisis. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas agar tidak terjadi keresahan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah.
"Kepala daerah menghadapi tantangan besar akibat kebijakan tunda bayar dan kondisi fiskal yang sulit. Namun, dengan strategi yang tepat seperti optimalisasi PAD, efisiensi anggaran, dan komunikasi publik yang baik, pemerintahan tetap dapat berjalan efektif," tuturnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam perencanaan program dan penganggaran ke depan. "Pemborosan yang terjadi harus menjadi pelajaran untuk membangun budaya birokrasi yang lebih bertanggung jawab dan efisien," pungkasnya.