Jakarta, 7 Maret - Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menerima kunjungan Badan Penyelenggara (BP) Haji RI di Kantor DPP LDII, Jakarta, pada Jumat (7/3). Rombongan yang dipimpin oleh Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), turut didampingi oleh Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, serta jajaran pengurus lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, KH Chriswanto menyampaikan dukungannya terhadap pengelolaan penyelenggaraan haji yang lebih efisien dengan sistem satu atap di bawah kementerian khusus. Menurutnya, hal ini akan meningkatkan transparansi dan efektivitas tata kelola ibadah haji.
"Semangat utama dalam pengelolaan haji adalah pelayanan yang optimal. Presiden pun telah mengamanatkan efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan haji sebaiknya berada dalam satu atap," ujar KH Chriswanto.
Ia menegaskan bahwa pembentukan lembaga khusus untuk mengelola haji dan umrah bukan bentuk keistimewaan bagi umat Islam, melainkan kebutuhan yang wajar mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Dengan adanya lembaga ini, pengelolaan haji dapat lebih terstruktur dan tidak terfragmentasi.
"Ini bukan soal memberikan keistimewaan, tetapi memastikan bahwa amanah ini dikelola dengan baik. Saya yakin, di bawah kepemimpinan Gus Irfan dan Bang Dahnil, pengelolaan ibadah haji ke depan akan menjadi lebih efisien dan efektif," tambahnya.
Selain itu, KH Chriswanto juga mendorong agar dana haji dikelola secara terpusat guna memberikan manfaat lebih besar bagi calon jamaah. Dengan pengelolaan yang transparan, biaya haji diharapkan bisa lebih terjangkau bagi masyarakat. Hal ini juga telah disampaikan oleh pengurus DPP LDII dalam rapat dengar pendapat di DPR RI terkait RUU Pengelolaan Keuangan Haji pada Kamis (6/3).
"Kami menyampaikan lima aspek utama dalam pengelolaan dana haji di DPR, yaitu aspek kelembagaan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, efisiensi, investasi yang aman dan menguntungkan, serta tata kelola yang baik. Dengan manajemen yang tepat, penyelenggaraan haji akan lebih optimal," jelasnya.
Sementara itu, Kepala BP Haji, Gus Irfan, menjelaskan bahwa kunjungan mereka ke kantor DPP LDII bertujuan untuk mempererat silaturahmi serta mendapatkan masukan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
"Kami ingin mendengar masukan yang konstruktif, terutama dalam menjalankan amanah Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pelayanan terbaik bagi calon jamaah haji Indonesia," ujar Gus Irfan.
BP Haji berkomitmen meningkatkan kuota dan kualitas pelayanan haji. Meskipun penentuan kuota tetap bergantung pada pemerintah Arab Saudi, pihaknya terus berupaya mengurangi antrean panjang jamaah haji Indonesia.
"Saat ini, daftar tunggu haji mencapai sekitar 5,4 juta orang. Setiap tahun, sekitar 240.000 jamaah diberangkatkan, sementara pendaftar baru mencapai 300.000 orang. Ini berarti antrean akan terus bertambah jika tidak ada solusi strategis," jelasnya.
Dalam hal pelayanan, BP Haji fokus pada tiga aspek utama: keamanan, kenyamanan, dan efisiensi. Efisiensi terkait dengan keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dan layanan yang diterima oleh jamaah. Keamanan mencakup jaminan keselamatan jamaah selama perjalanan ibadah haji, sementara kenyamanan memastikan bahwa mereka dapat menjalankan ibadah dengan tenang di Tanah Suci.
"Kami ingin jamaah haji Indonesia dapat melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, dan tanpa beban yang berlebihan," pungkasnya.
Dengan adanya pertemuan ini, BP Haji berharap kerja sama dengan DPP LDII semakin erat serta menghasilkan saran konstruktif demi penyelenggaraan haji yang lebih baik dan efisien di masa depan.