Kediri (19/5). Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri bekerja sama dengan DPD LDII Kabupaten Kediri menggelar “Pengajian Umum dan Penyuluhan Hukum” di Aula Ponpes Nurul Hakim Kaliawen, Kabupaten Kediri, pada Minggu (14/5). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program “Jaksa Masuk Pesantren”.

Di hadapan para santri dan warga LDII, Kasubsi Sospol Bidang Intelijen Kejari Kabupaten Kediri, Johan Satya Adhyaksa menjelaskan tentang macam- macam kasus tindak pidana. Ia mengimbau para santri dan warga LDII untuk lebih sadar hukum dan dapat menjauhi kasus pelanggaran hukum.

“Di antaranya adalah perselisihan antar umat beragama, kekerasan, penganiayaan, tindakan asusila, penyalahgunaan media sosial dan penyalahgunaan narkoba,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengapresiasi LDII yang berkomitmen untuk menjaga toleransi dan sikap terbuka dalam kehidupan sosial keagamaan. “LDII saat ini sudah sangat terbuka, buktinya kami dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri sebagai masyarakat umum bisa bersilaturahim dengan LDII,” jelasnya.

Ia menepis stigma negatif terhadap LDII. Menurutnya LDII telah menjalankan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. “Ini menunjukkan bahwa tidak ada stigma negatif kepada LDII di masyarakat,” lanjutnya.

Menaggapi hal tersebut, Ketua DPD LDII Kabupaten Kediri, H. Agus Sukisno mengungkapkan LDII akan terus menjunjung tinggi “Empat Pilar Kebangsaan”, dan selalu berusaha untuk menjadi warga negara yang taat hukum. “Wawasan hukum kepada warga LDII dari Kejari itu penting agar karakter luhur bisa lebih mengkristal dalam jiwa warga LDII serta mendukung empat pilar kebangsaan,” kata Agus Sukisno.

Senada, Pengasuh Ponpes Nurul Hakim Kaliawen H. Siswoyo menekankan pentingnya memberikan wawasan hukum kepada warga LDII untuk membangun masyarakat yang sadar hukum. “Penyuluhan hukum ini sangat penting agar warga LDII bisa terhindar dari tindak pidana dan bisa terus berkarakter luhur,” tutupnya.