Jakarta (30/9). Setiap akhir September, memori kolektif bangsa Indonesia ditarik pada peristiwa Gerakan 30 September. Gerakan itu diyakini sebagian besar rakyat Indonesia pada masa itu, didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).
“Sehingga, Orde Baru menambahkan PKI di akhir kalimat Gerakan 30 September PKI atau G 30 S/PKI,” tutur Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro (Undip), Singgih Tri Sulistyono. Peristiwa itu, menurutnya merupakan gejala dari perebutan pengaruh negara adidaya, antara Blok Barat yang kapitalis dan Blok Timur yang sosialis-komunis.
Perang Dingin tersebut ditandai dengan penanaman pengaruh di bekas-bekas negara jajahan. Dua blok tersebut membuat proksi, untuk menanamkan ideologi mereka. Kemudian disusul menancapkan pengaruh politik dan ekonomi, “Sebagai politik global, fenomena G 30 S/PKI ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga negara yang baru merdeka lainnya seperti Vietnam, Korea, Malaysia, Filipina, hingga negara-negara Amerika Latin lainnya,” pungkas Singgih yang juga Ketua DPP LDII tersebut.
Singgih memaparkan, sebagai ideologi global, sosialisme-komunisme telah masuk Indonesia pada awal abad ke-20, “Bahkan mereka mengadakan pemberontakan bersenjata kepada pemerintah Hindia Belanda pada 1926, karena dianggap sebagai imperialis, kolonial, dan kapitalis yang merupakan musuh bebuyutan sosialisme,” tuturnya. Namun pemberontakan itu, dipadamkan dengan keras oleh pemerintah Hindia Belanda.
Lalu pada 1948, PKI memberontak lagi. Menurut Singgih, hal itu karena ketidakpuasan para pemimpin PKI, karena pemerintah Indonesia terlalu kompromi terhadap Belanda, “Mereka ingin merdeka seutuhnya tanpa perundingan. Selain itu mereka tidak puas, karena menganggap pemerintah Indonesia masih terdapat unsur-unsur kapitalis dan feodalisme masih ada,” ujar Singgih.
Namun, ketidakpuasan PKI terhadap pemerintah pada 1948, tidak masuk nalar dan pemikiran bangsa Indonesia, “Pemerintah dan rakyat Indonesia saat itu, merasa dikhianati oleh PKI. Bagaimana mungkin, saat semua elemen bangsa melawan penjajahan Belanda, tiba-tiba ada yang menusuk dari belakang. PKI berkhianat,” ujar Singgih.
PKI yang bermain-main pada ranah ideologi, yang memicu kekerasan kepada para tokoh-tokoh agama tidak bisa diterima bangsa Indonesia, “Hingga terjadi peristiwa 1965, PKI dianggap memberontak lalu terjadi pembantaian. Hal itu lebih didasari pada ketidaksesuaian ajaran komunisme yang identik dengan ateisme, yang tak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang sejak dulu sudah religius,” pungkas Singgih.
Singgih mengatakan meskipun sosialisme-komunisme juga memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan, namun ketidakselarasan dengan karakter rakyat Indonesia, “Mereka sulit diterima dan dilarang,” ujarnya. Ia menyarankan pada masa depan, persoalan-persoalan kebangsaan, sebisa mungkin diselesaikan dari sudut pandang religiusitas bangsa, bukan dari satu kacamata ideologi.
Gerakan ormas agama di masa mendatang, membuka cakrawala yang lebih luas, bukan dakwah agama saja, “Mereka juga harus memikirkan dan memperjuangkan masalah keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, dan kesetaraan di dalam masyarakat. Sehingga godaan-godaan untuk mengikuti gerakan radikal baik bersumber komunisme atau keagamaan bisa dihindari,” imbuhnya.
Dengan langkah itu, bangkit harapan ormas-ormas bisa membantu mewujudkan impian para pendiri bangsa, terkait masa depan Indonesia.
Bahaya Radikalisasi Ideologi
Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso mengatakan, selesainya Perang Dingin, persoalan global bukannya terhenti, “Ketika kapitalisme dan liberalisme menang, mereka tak memiliki alat kontrol kekuasaan. Sehingga terus mengeksploitasi negara-negara berkembang dengan menyuntikkan budaya massa,” ujar KH Chriswanto.
Budaya massa seperti konsumerisme, membuat umat manusia di berbagai negara menjadi pasar produk-produk yang sifatnya kesenangan belaka, “Daya kritis menjadi tumpul, karena kapitalisme mendorong slogan, kamu adalah yang kamu pakai. Jadi nilai manusia terletak pada bendawi, keunggulan manusia hanya diukur dari benda-benda mewah yang dimiliki. Ini mendorong kea rah konsumerisme akut yang kerap mengabaikan moralitas bangsa,” imbuhnya.
Ia mengingatkan, kapitalisme dan liberalisme juga bisa menjadi radikal dalam bentuk pemujaan terhadap hak asasi, “Lalu lahirlah gerakan LGBT, agama diabaikan, nilai-nilai kearifan lokal dianggap kuno. Inilah yang membuat bangsa menjadi terpuruk,” ujarnya.
Ia mengajak segenap elemen bangsa, untuk selalu menapis informasi dan menyaring ideologi, “Radikalisme ideologi itulah yang dikhawatirkan Bung Karno dulu, bukan hanya radikalisme agama, tapi juga radikalisme sekuler,” tutupnya.
The post DPP LDII: Komunisme Bukan Bagian Bangsa Indonesia yang Religius appeared first on Nuansa Persada.
Sumber berita : https://nuansaonline.net/dpp-ldii-komunisme-bukan-bagian-bangsa-indonesia-yang-religius/