Kategori : Berita, DPP LDII, Ditulis pada : 22 Mei 2014, 10:37:01

Rapimnas LDII 2014

“LDII Ajak Seluruh Capres Wujudkan Indonesia yang Bermartabat dan Mandiri”

Jakarta (18/5). Rapimnas DPP LDII kali ini mengambil tema: “Kepemimpinan Profesional-Religius Untuk Mewujudkan Indonesia yang Semakin Bermartabat” menjadi semacam pesan bagi para calon presiden 20014-2019, untuk menciptakan Indonesia lebih baik di masa mendatang. Sebab LDII menyadari, ekonomi bangsa yang dipengaruhi ekonomi pasar yang sangat liberal dan penguasaan asing terhadap pangan dan energy membuat bangsa Indonesia sulit menjadi bangsa yang maju.

Dalam pidato pembukaannya, Menteri Agama Suryadharma Ali mengingatkan 2014 merupakan tahun politik, di mana terdapat Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, untuk itu setiap warga negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan, serta tidak terpecah belah hanya karena kepentingan kelompok. “Permasalahan yang ada diselesaikan dengan jalan musyawarah seperti dicantumkan azas sila keempat dalam pembukaan UUD 1945. Dalam memilih presiden pada zaman dulu tidak berdasarkan kekayaannya, kekuasaannya namun dipilih dari keteguhan hati dan kepandaian menjadi pemimpin,” ujar Suryadharma Ali yang juga Ketua Umum PPP.

Ia meminta bangsa Indonesia memilih presiden yang memiliki visi dan misi yang jelas, tidak memilih kucing dalam karung. “Persoalan bangsa belum selesai hanya memilih pemimpin. Namun juga bagaimana mempersiapkan generasi muda yang berkarakter dan berakhlak terpuji. Pendidikan diarahkan kepada persoalan akidah. Untuk memilih pemimpin, Alquran mengajarkan pilihlah sosok yang memiliki karakter integritas, sebagaimana Tholut dan Nabi Yusuf,” ujarnya dalam akhir sambutan.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menjelaskan peran penting ulama dalam Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta).  Jenderal asal Kediri Jawa Timur itu menjelaskan Sishanta tidak dapat terbentuk tanpa dukungan seluruh komponen negara guna memanfaatkan seluruh sumberdaya manusia dan alam, bila sewaktu-waktu terjadi perang atau ancaman negara. Ulama menurutnya memiliki peran strategis guna menciptakan karakter bangsa.

Moeldoko menjelaskan hakiki dasar bela negara yang dilakukan oleh sipil adalah panggilan hati dan spririt untuk terlibat aktif membela negara. Hal tersebut dapat tercipta melalui pembangunan karakter kebangsaan yang baik yang salah satunya dapat dilakukan oleh para ulama.

Peran tersebut menjadi semakin penting, mengingat potensi proxy war yang dapat terjadi setiap saat dan mengancam negara. Hal tersebut menurutnya lebih berbahaya dibandingkan perang secara fisik karena bisa dilakukan oleh siapa saja (non state actor). Moeldoko menjelaskan musuh bangsa ini merusak stabilitas negara melalui bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini sangat terlihat dari kegermaran masyarakat saat ini yang lebih gemar mengunakan produk dan budaya luar dibandingkan bangsa sendiri.

“Jumlah penduduk bumi yang mencapai 7 miliar jiwa dan terus bertambah 1 miliar setiap 10 tahunnya menyebabkan terjadinya krisis pangan, air, energi, serta penurunan daya dukung lingkungan,” ujar Moeldoko. Krisis ini menurutnya, mengancap Indonesia yang berada di wilayah ekuator dan dianugrahi berbagai sumber daya alam. Ulama memiliki peran untuk membangun kecintaan negara kepada umatnya sehingga kejadian warga negara yang menjual kekayaan alam bangsanya untuk bangsa lain, tidak terjadi.

Moeldoko mendukung prinsip LDII yang menyampaikan dakwah dengan soft dan green. Menurutnya dakwah semacam ini adalah bentuk dakwah yang paling dibutuhkan oleh bangsa ini. Tanpa kekerasan dan menyejukkan umat. “Para pengkhotbah itu seharusnya menyejukkan, bukan malah menyebar fitnah, memprovokasi, atau menjelek-jelekkangolongan lain, Khotbah kok medeni (menakutkan),” ujarnya.

Di akhir pemaparannya Moeldoko juga memuji program Trisukses generasi penerus yang digalakkan LDII. “Faqih, berakhlaqul kharimah, sudah biasa dilakukan oleh ormas Islam lain. Tapi mandiri merupakan program yang sangat luar biasa,” pujinya. Dengan mandiri menurutnya etos kerja dan pembangunan bangsa dapat tercipta dengan baik. Dirinya juga memuji petas silat yang dilakukan oleh pesilat cilik yang menyambutnya. Menurutnya silat sangat penting untuk membangun karakter bangsa, seperti yang dilakukan oleh bela diri Shaolin di China.

LDII Fokus Pembentukan Karakater Bangsa, Pelestarian Lingkungan, dan Ketahanan Pangan

Dalam Rapimnas ini LDII memaparkan berbagai keberhasilan LDII, dalam penguatan civil society sebagai masukan bagi para capres, untuk memprogramkan berbagai keberhasilan yang telah dicapai LDII, “Ormas selalu lebih objektif dibanding parpol, karena ormas lebih dekat dengan masyarakat, memahami persoalan, lalu mencari solusi. Karena pada dasarnya ormas tak memiliki sifat berkompetisi. Sehingga program LDII langsung mengena kepada masyarakat,” ujar Ketua DPP LDII Ir H Prasetyo Soenaryo, MT.

Program yang diberikan kepada para capres tak sekadar wacana namun sudah diterapkan LDII. Di bidang pembinaan karakter, LDII memiliki Tri Sukses Generasi Penerus, yaitu pembinaan generasi penerus sejak usia dini, dengan target menciptakan pemuda pemudi yang memiliki akhlak mulia, memiliki ilmu pengetahuan dan kepahaman agama yang kuat, dan memiliki sikap kemandirian.

Untuk melaksanakan Tri Sukses Generasi Penerus LDII membuat program Penggerak Pembina Generasi Penerus (PPG), yang melibatkan ulama, pendidik, mubaligh/mubalighoh, psikolog, dan orangtua. Mereka membuat kurikulum yang kemudian diajarkan hingga di tingkat Pengurus Anak Cabang dan sampai pada keluarga. PPG ini ditunjang dengan parenting skill atau ketrampilan keorangtuaan, “Kami meyakini generasi penerus yang unggul dibentuk oleh ibu, karena kehidupan anak mayoritas dekat dengan ibunya. Maka sang ibu kami beri pelatihan bagaimana merawat anak sejak di kandungan, mengasuhnya, dan membinanya ketika remaja dan dewasa,” papar Ketua DPP LDII Ir H Chriswanto Santoso, M.Si.

Program ini telah dilakukan di Jawa Timur sejak awal 1990-an dalam bentuk Training on Trainer (ToT), di mana utusan kabupaten mengajarkannya kembali hingga tingkat PAC. Hal ini juga dilakukan di berbagai kota besar oleh warga LDII.

Sementara untuk program lingkungan, sejak 2008, LDII telah melaksanakan program Go Green yang sepanjang 2008-2012 telah menanam 3,7 juta pohon dengan tingkat kematian sekitar 2 persen. Gerakan ini ditunjang dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk merawat pepohonan setelah ditanam. Untuk merawat lingkungan, LDII telah melaksanakan dan membudayakan daur ulang sampah, dengan memilah sampah organik dan nonorganik. Bahkan warga LDII di Cilacap Erni Nandang warga LDII membuat pakaian pesta dari sampah plastik yang didaur ulang. Di Banten Edwin Sumiroza seorang aktivis selam, membentuk gerakan penyelamatan terumbu karang. Di bidang ketahanan pangan, warga LDII Prof Sudarsono Guru Besar IPB yang berhasil membuat inovasi agar tanaman pangan lebih cepat dipanen.

Di bidang energi, LDII mendorong agar presiden terpilih nantinya melakukan inovasi pemanfaatan energi terbarukan agar Indonesia mandiri di bidang energi. Sebuah negara bisa dikatakan maju bila sanggup memanajemen energi, mampu menjaga supply and demand energi. Jadi saat harga minyak bumi naik, negeri ini tak terpengaruh. “Saat ini setiap kenaikan BBM, pemerintah selalu disibukkan dengan subsidi BBM atau tidak. LDII ingin menempatkan energi adalah kebutuhan pokok manusia, agar pemerintah maupun rakyat Indonesia memperlakukan energi bukan sebagai komoditas politik,” ujar Prasetyo Soenaryo.

Program Kerja Bagi Para Capres

Tahun pemilu yang jatuh pada 2014 ini membuat LDII sebagai ormas Islam, tertarik untuk turut andil dalam mendukung suksesnya demokrasi di Indonesia. Tidak hanya itu, LDII berkeinginan pemimpin yang akan terpilih nanti haruslah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kondisi Indonesia saat ini.

LDII memiliki setidaknya ada 16 pokok pikiran Rapimnas, di antaranya perlunya perbaikan proses demokrasi secara terus menerus dan berkesinambunagn, sehingga undang-undang yang dihasilkan dapat mendukung terlaksananya legitimasi etis di Indonesia. KPU juga dihimbau untuk melakukan pendidikan demokrasi dan politik di Indonesia sehingga rakyat dapat kembali percaya dengan pemilu.

Selain itu, guna mendukung stabilitas ekonomi negara, Chriswanto mengimbau perlunya perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya alam yang bertujuan untuk kepentingan rakyat. Pihaknya juga menghimbau agar dibentuknya lembaga keuangan dan permodalan pertanian  pertanian untuk mendukung stabilitas ekonomi. Tidak hanya sektor pertanian, LDII juga menghimbau pemerintah terpilih agar lebih perduli dalam hal peningkatan sektor maritim, mengingat sejarah Indonesia merupakan negara maritim.

 LDII juga mengajak presiden Indonesia terpilih nantinya dapat mengembangkan generasi penerus yang profesional religius serta peningkatan IPTEK guna menciptakan generasi berwawasan dan berdaya saing. Tidak hanya kepada calon presiden Indonesia terpili, LDII juga mengajak media dan penguna teknologi informasi agar mengunakan, mengelola, serta memanfaatkan media dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa. Hal ini diharapkan dapat mendukung terciptanya generasi yang lebih baik.

Bangsa ini perlu perbaikan di segala bidang, pasalnya menurut Chriswanto, bila negara ini adalah kapal LDII sebagai penumpang harus menjaga stabilitas kapal, “Agar kami yang di dalammnya tidak mabuk. Mabuk karena goncangan kapal,” ujar Chriswanto.

Mendengar 16 pokok pikiran Rapimnas, Jokowi dan Prabowo menyambut baik usulan tersebut. Mereka mengakui pemikiran LDII sama dengan visi dan misi mereka. Jokowi dalam tanggapannya menjelaskan pula visinya dalam memperbaiki Indonesia lewat “Revolusi Mental”.  Menurut Jokowi guna memperbaiki Indonesia perlu diperbaiki lewat SDM nya terlebih dahulu. Untuk itu dirinya berusaha membangun paradigma politik baru, tanpa koalisi dan politik bagi-bagi menteri.

Empat hal yang dibahas Jokowi diantaranya mengenai pengembangan pendidikan, peningkatan ketahanan pangan, penciptaan kedaulatan energi, serta peningkatan ekonomi lewat perbaikan infrastruktur di berbagai bidang. Jokowi menyampaikan setidaknya ada 70 infrastruktur yang akan diperbaiki olehnya apabila terpilih kelak.

Sementara Prabowo berjanji akan mempelajari 16 pokok pikiran Rapimnas LDII, untuk memperkuat langkah partainya. Prabowo menekankan, dirinya akan membangun Indonesia yang mandiri, di bidang politik, bidaya, ekonomi, dan menjadi bangsa yang bermartabat.

LDII dalam kesempatan Rapimnas meresmikan Majelis Taujih wal Irsyad (MTI) yang pembetukannya diumumkan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 11-12 April 2011 di Bogor. Majelis Taujih wal Irsyad adalah lembaga yang mengkaji berbagai fenomena sosial dalam masyarakat, dipandang dari sisi agama. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MTI dalam bentuk keilmuan dan ubudiyah, untuk menjawab kegelisahan masyarakat dalam berbagai hal.

Dalam Rapimnas MTI melansir buku Syaroh Asmaul Husna dan 7 Transaksi Riba, dan Akad-akad Transaksi Halal. Dengan keberadaan warga LDII dan umat Islam dapat mencari jawaban atas berbagai pertanyaan mengenai kehidupan sehari-hari, baik dari sisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari sudut pandang Islam.
Lampiran RAPIMNAS 2014
No:
Tanggal :

POKOK-POKOK PIKIRAN LDII 2014
A. PENDAHULUAN
Melalui sebuah kajian, diskusi dan penelaahan yang dalam, yang dilakukan oleh Dewan Pakar Lembaga Dakwah Islam Indonesia, serta pelaksanaan Focus Grup Discussion (FGD), maka dihasilkan beberapa pokok-pokok pikiran LDII yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
1. Sesuai dengan amanat AD/ART hasil Munas 2011, LDII akan menyelenggarakan Rapimnas pada bulan Mei 2014, yang genap 2 tahun setelah Rakernas pada tahun 2012 yang lalu. Rapimnas bertujuan untuk melakukan evaluasi hasil kerja LDII pasca Rakernas, serta untuk menyikapi momentum agenda bangsa lima tahunan. Dalam momen inilah diharapkan LDII berkesempatan menyampaikan pokok-pokok pikirannya kepada masyarakat luas, baik yang berasal dari keluaran dan temuan saat kegiatan organisasi maupun yang berasal dari pencermatan terhadap perkembangan perjalanan sejarah bangsa Indonesia pada masa lalu, kini dan esok. Untuk kegunaan dan tujuan ini, rakernas dikemas dalam dua tahap yaitu kegiatan pra rakernas yang substansinya tidak terpisahkan dari kegiatan rapimnas itu sendiri.

2. Dalam perjalanan organisatorisnya, LDII mengamati, bahwa salah satu ciri utama bangsa besar adalah, bahwa bangsa tersebut tidak pernah melupakan sejarah proses kelahirannya, yaitu peristiwa kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam norma tersebut, rasa syukur LDII terhadap terwujudnya kemerdekaan bangsa Indonesia ini, LDII selalu berupaya untuk ingat dan mengingatkan, apa saja amanat dari para founding fathers bangsa Indonesia ini bagi para generasi penerusnya. Dalam berbagai bentuk pengorbanan dan kesulitan, akhirnya dapat dilahirkan bangsa Indonesia dengan pernyataan kehendak bersama yang berhasil dirumuskan dalam bentuk “pembukaan UUD ’45. Karena itu, substansi pesan mendasar dari para founding fathers yang telah berhasil memproklamasikan Republik Indonesia ini, hendaknya selalu menjadi rujukan dasar dalam merumuskan program-program pengisian kegiatan dalam alam merdeka ini, sesuai dengan situasi dan kondisi jaman yang sedang dilalui.

3. LDII mencermati, semangat dan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri negara (the founding fathers) disadari sepenuhnya bahwa untuk kesejahteran rakyatlah, maka Negara Republik Indonesia ini didirikan, yang rumusannya adalah empat kewajiban dan tanggungjawab atau misi bernegara yang telah tercantum sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi tumpah darah rakyat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, kesemuanya menempatkan rakyat pada posisi sentral dan yang menjadi penerima manfaat utama pendirian Negara ini. Dalam gagasan dan harapan para founding fathers kita, negara adalah sebuah instrumen untuk melayani rakyat, melindungi tumpah darah mereka, memajukan kesejahteraan mereka, mencerdaskan mereka, dan menjaga keamanan mereka.

4. LDII mencermati, bahwa dalam pasang surut perjalanan sejarah bangsa Indonesia, setelah sekitar lima belas tahun reformasi digulirkan, demokrasi telah berhasil dalam membawa beberapa bentuk kebebasan dan perubahan prosedural, namun banyak yang masih harus dikerjakan, terutama upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat. Terkesan, semua modus mainstreaming nilai-nilai demokrasi yang telah dilaksanakan oleh negara, memang telah memberikan iklim kebebasan berekspresi, selanjutnya yang diperlukan untuk dikembangkan lebih lanjut adalah, memberikan peningkatan kondusifitas berkreasi dan berproduksi secara bernilai (value based) dan berguna, sehingga dapat terwujud masyarakat demokratis berbasis nilai (value based society). Karena itu LDII berpendapat bahwa legitimasi etis harus diwujudkan disamping legitimasi kuantitatif dalam berbagai proses demokratisasi kehidupan. Realisasi legitimasi etis dalam berbagai proses demokrasi perlu menjadi agenda besar bangsa Indonesia ini, bila dikehendaki bahwa Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia secara substansial, dan bukan hanya karena jumlah besarnya pemilih saja pada momen-momen pemilihan langsung. Dari data yang terungkap pada Human Development Indeks berturut-turut tahun 2011, 2012, 2013 yang belum menunjukkan indikasi peningkatan/membaik serta koefisien Gini yang juga meningkat angkanya (penurunan kualitas/pelebaran kesenjangan), cukup untuk dijadikan indikator yang menunjukkan bahwa perlu ada perubahan fundamental dalam tata kelola bangsa Indonesia ini, disamping soal-soal demokrasi.
Untuk mendalami berbagai kemajuan yang perlu dijaga momentumnya serta hal-hal yang memerlukan pemecahan jangka pendek, menengah dan panjang, maka diselenggarakan diskusi intensif dalam bentuk FGD (Focus Group Discussion) pada pra Rapimnas, sejak bulan Desembar 2013 s/d bulan April 2014 sebanyak 16 FGD. Kegiatan ini dilakukan sebagai sebagai upaya pendalaman materi bagi masukan untuk Rapimnas ini dan telah dilakukan upaya inventarisasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan selama ini. Dalam keterbatasan waktu, secara khusus telah dibahas kinerja dalam bidang-bidang: Bidang Penguatan Wawasan Kemaritiman, Bidang Pengembangan SDM, Bidang Kerukunan kehidupan beragama, Bidang Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan, Bidang Kedaulatan Pangan dan Energi, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Bidang Kinerja Ekonomi dan perkembangan Ekonomi Syariah.

B. Pokok-pokok Pikiran LDII
Berangkat dari uraian di atas yang merupakan agregasi kehendak warga LDII serta peserta FGD, dalam Rapimnas LDII 2014 yang akan berlangsung selama tiga hari, pada tanggal 13 – 15 Mei 2014, yang substasinya telah dikumpulkan melalui berbagai seminar-lokakarya dan FGD pada pra rapimnas, maka LDII sebagai salah satu organisasi sosial kemasyarakatan (civil society) yang mempunyai kepedulian terhadap terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bermartabat dan sejahtera, dalam sikapnya yang netral – aktif, menyampaikan pokok-pokok pemikiran pada Rapat Pimpinan Nasional sebagai berikut :
1. LDII mencermati perkembangan praktek politik demokrasi bangsa sampai dengan saat ini, mengharapkan agar berbagai tingkatan kekuasaan yang melekat pada seseorang harus dianggap sebagai sebuah amanah yang dititipkan oleh Allah SWT kepada hambaNya yang akan diminta pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat nanti.
2. LDII mencermati, bahwa praktek demokrasi di Indonesia perlu diperbaiki kualitasnya secara serius dan sungguh-sungguh serta secara terus menerus, bila dikehendaki agar praktek demokrasi pada akhirnya bisa dianggap sebagai solusi strategis bagi perbaikan kinerja bangsa. Untuk itu LDII mengusulkan agar paket UU Politik harus diperbaiki, agar setiap produk tahapan praktek demokrasi harus memenuhi kaidah legitimasi etis dan tidak hanya sekedar legitimasi kuantitatif.
3. LDII mengharapkan selepas berbagai kegiatan politik 2014 agar terus dilaksanakan pendidikan politik demokrasi yang baik bagi rakyat, agar demokrasi dapat dimengerti dan dirasakan, bahwa sebuah kehidupan politik demokrasi memerlukan basis moral dan rasionalitas, agar makna demokrasi dapat mewujud dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ketika di era reformasi P4 ditiadakan, rakyat belum sepenuhnya mendapat penjelasan tentang apa itu demokrasi, maka ketika rakyat menganggap bahwa pemilu hanya sebagai “pasar suara”, maka keadaan ini cukup menjelaskan betapa pentingnya pendidikan politik. Dengan pertimbangan tersebut, LDII menganggap perlu bahwa Lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU juga harus mendapat tugas tambahan untuk melakukan tugas pendidikan politik demokrasi bagi seluruh lapisan rakyat, agar konsolidasi demokrasi secara substansial dapat segera terwujud.
4. LDII mengharapkan agar praktek demokrasi dapat menuju terjadinya konsolidasi demokrasi, yang mengakibatkan rakyat semakin percaya pada demokrasi, agar demokrasi dapat mencerminkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya sehingga dapat mencapai tujuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu mensejahterakan rakyat sekaligus berdaulat.
5. LDII mengingatkan kepada para elite politik dalam berbagai fungsinya, ketika melaksanakan pemilu sebagai salah satu praktek demokrasi, agar sanggup menerapkan kaidah-kaidah demokrasi yang substansial dan mendasarkan pada kaidah-kaidah akhlaq yang mulia serta tetap mengindahkan Pancasila sebagai dasar dari kehidupan bernegara bagi bangsa Indonesia sebagaimana tertera pada pembukaan UUD 45.
6. LDII mengharapkan agar Pilpres 2014 dapat menjamin terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang mempunyai legitimasi politik yang kuat, serta mampu menghasilkan Pimpinan Nasional yang berfungsi sebagai Khalifah fil ard’ yang rahmatan lil ‘alamin agar dapat mewujudkan kedaulatan teritorial NKRI, kedaulatan pangan, energi, pertahanan-keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kedaulatan finansial menuju terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. .
7. LDII mengusulkan agar format ekonomi nasional dan tata cara pengelolaan kekayaan negara dapat dirumuskan dalam bentuk UU Sistim Perekonomian Nasional dan UU Pengelolaan Kekayaan Negara terlebih dahulu sebagai amanat pasal 33 UUD 45 ayat 5, yang nantinya berfungsi sebagai payung hukum dan integrator dari berbagai UU Sektoral yang telah lahir terlebih dahulu.
8. LDII mengingatkan, kepada semua pihak yang diberi amanat mengelola Perekonomian Indonesia dan Sumberdaya Alam Indonesia, agar memahami, bahwa hakekatnya hak pengelolaan ekonomi dan kekayaan negara tersebut merupakan amanat/titipan yang diberikan oleh segenap rakyat Indonesia dan untuk itu agar digunakan semaksimum mungkin, untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat rakyat dan bangsa Indonesia.
9. LDII mengusulkan agar dapat terwujud kedaulatan pangan yang simultan dengan peningkatan kesejahteraaan petani dan nelayan, perlu disediakan secara khusus lembaga keuangan yang merupakan pendukung sektor pertanian dalam arti luas dan juga dukungan lembaga pemasaran bagi berbagai produk pertanian Indonesia.
10. LDII mengusulkan, guna meminimumkan biaya energi bagi bangsa Indonesia, maka LDII mendesak agar penggunaan dan pemanfaatan energy panas bumi dan energy terbarukan lainnya dapat dimaksimalkan penyelenggaraannya. Berbagai peraturan-perundangan dan kebijakan yang dianggap tidak kondusif bagi percepatan pemanfaatan energy terbarukan, hendaknya dapat ditinjau ulang. Demikian pula untuk sektor energi kelistrikan, agar PLN diberi alokasi khusus pada cadangan batubara yang masih tersedia, karena PLN tidak selayaknya harus membeli batubara pada harga pasar, mengingat bahwa batubara merupakan bagian kekayaan negara yang terkandung di dalam bumi Indonesia.
11. LDII mengusulkan, perlunya ditingkatkan penguasaan sektor maritim, mengingat kondisi geografis Indonesia serta mengingat kebesaran sejarah ekonomi Indonesia yang mampu memanfaatkan sektor maritim untuk perluasaan wilayah komunikasi politik dan perdagangannnya
12. LDII menyerukan agar bagi berbagai pihak yang mengelola program pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM Indonesia juga memahami, bahwa itu juga merupakan amanat untuk menjaga kelangsungan dan peningkatan kualitas profesional perorangan yang akan menaikkan tingkat profesionalitas generasi penerus bangsa yang sekaligus religius, sehingga pada gilirannya akan menaikkan kinerja bangsa Indonesia kini dan esok.
13. LDII mengharapkan agar upaya peningkatan kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IpTek) perlu menjadi agenda nasional bangsa Indonesia di tengah persaingan yang ketat, untuk mendukung daya saing ekonomi, baik di tingkat lokal, regional dan global.
14. LDII menyerukan, agar kepada segenap penyedia dan pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT) di Indonesia dan dimanapun berada, agar memproduksi, mengelola dan menggunakannya secara etis, sehat, cerdas dan produktif dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai moralitas untuk kelangsungan bangsa dan tidak hanya mementingkan faktor keuntungan dan ekonomi semata, serta tidak hanya difungsikan sebagai bentuk hiburan.
15. LDII menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia agar menggunakan hak pilihnya secara bertanggungjawab, karena menyangkut masa depan dan kualitas bangsa Indonesia. Kepada para pimpinan dan elite politik, LDII menyerukan agar membangun budaya demokrasi yang bermakna serta lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan subyektifnya.
16. LDII sebagai organisasi kemasyarakatan yang bersikap netral-aktif menyerukan kepada seluruh anggotanya untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden mendatang, dan secara aktif mengawal pelaksanaan pilpres 2014 agar dapat sungguh-sungguh berjalan sesuai kaidah-kaidah yang terkandung dalam makna demokratis.
Demikian 16 butir pokok-pokok pikiran DPP LDII pada saat Rapimnas LDII 2014.