Jakarta (22/1) – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menunjuk Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, Singgih Tri Sulistiyono, sebagai Penasihat Menteri Bidang Pelestarian Sejarah dan Pengembangan Budaya Kemaritiman. Penunjukan tersebut diumumkan bersama sejumlah akademisi pada Senin (19/1/2026).

Penunjukan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan sejarah dan budaya maritim sebagai pilar penting dalam memperkuat identitas nasional, khususnya di tengah derasnya disrupsi informasi dan perubahan sosial.

Singgih, yang juga menjabat sebagai Ketua DPP LDII, menilai tugas utama penasihat menteri adalah merawat sejarah sebagai memori kolektif bangsa. Ia menegaskan bahwa sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan ruang hidup yang mampu memperkuat kebersamaan nasional.

“Sejarah harus menjadi rujukan etis yang menyatukan, bukan alat untuk memecah belah,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa salah paham terhadap sejarah lebih berbahaya daripada melupakannya. Oleh karena itu, Singgih mendorong penguatan literasi sejarah yang kritis, kontekstual, dan berimbang agar tidak mudah dipelintir untuk kepentingan sempit atau memicu kebencian.

Warisan Sejarah Harus Dihidupkan

Dalam bidang pelestarian, Singgih menekankan bahwa tantangan utama bukan hanya menjaga arsip atau situs bersejarah, tetapi menghidupkan kembali makna warisan budaya agar relevan bagi generasi muda.

Ia mendorong transformasi warisan sejarah dari sekadar benda menjadi pengalaman, melalui pendidikan, narasi yang kuat, serta pemanfaatan media digital. Menurutnya, generasi muda harus dilibatkan sebagai penafsir dan pencerita, bukan sekadar penonton.

“Ketika anak muda merasa memiliki sejarahnya, warisan budaya akan benar-benar hidup,” katanya.

Budaya Maritim sebagai Inti Identitas

Singgih menegaskan bahwa budaya kemaritiman merupakan inti keindonesiaan. Sejarah panjang sebagai bangsa pelaut membentuk karakter keterbukaan, ketangguhan, dan kemampuan bernegosiasi dengan dunia.

Ia mendorong agar budaya maritim tidak hanya menjadi tema simbolik, tetapi fondasi etik dan arah pembangunan menuju negara maritim yang berdaulat, percaya diri, dan berorientasi masa depan.

Peran Negara dalam Konflik Budaya

Menanggapi konflik internal di sejumlah lembaga budaya dan kerajaan tradisional, Singgih menilai persoalan tersebut sebagai krisis makna dan legitimasi budaya. Konflik terbuka, menurutnya, melemahkan keteladanan moral dan daya didik budaya, terutama bagi generasi muda.

“Budaya hidup melalui keteladanan. Jika itu runtuh, maka budaya kehilangan daya ikat sosialnya,” ujarnya.

Ia mendorong negara untuk hadir secara aktif namun beretika, dengan memfasilitasi mediasi berbasis kebudayaan yang melibatkan sejarawan, budayawan, dan tokoh adat. Negara, kata dia, harus menjaga ekosistem budaya tanpa menguasai simbol kekuasaan.

Budaya sebagai Praktik Hidup

Sebagai penasihat menteri, Singgih menegaskan bahwa pelestarian budaya harus memandang budaya sebagai praktik hidup, bukan sekadar koleksi arsip. Pewarisan harus berlangsung secara berlapis—melalui keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara—serta diperkuat melalui seni, film, musik, dan media digital.

“Budaya akan lestari jika diamalkan. Tanpa kehadiran negara yang berpihak pada proses pewarisan, kebudayaan mungkin aman di arsip, tetapi rapuh dalam kehidupan,” tutupnya.